Pendukung Calon Kades Ngamuk Saat Calonya Tak Ditetapkan Cakades

JOMBANG - Tak terima calonya ditolak oleh panitia Pilkades Kabupaten, untuk menjadi calon kepala desa yang sah, salah satu pendukung calon kepala desa di Jombang, Jawa Timur, langsung mengamuk di kantor desa saat proses penetapan Cakades, Selasa sore. Penolakan dilakukan oleh penitia Pilkades Kabupaten, karena mengganggap proses penetapan salah satu calon terdapat cacat adminstrasi.  Meski panitia pilkades desa, sudah menetapkan calon tersebut sebagai salah satu dari 3 calon yang sah.

Beginilah abdul 31 tahun, salah satu pendukung Atim Nalutomo, calon kepala desa yang didukungnya, saat mengamuk di kantor Desa Banjardowo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada proses pentepan calon kepala desa oleh panitia pilkades desa, Sabtu sore.

Dengan penuh emosional, ia tak terima, calonya ditolak oleh panitia Pilkades Kabupaten, meski sudah ditetapkan sebagai 1 dari 3 calon kepala desa yang sah oleh panitia Pilkades desa dengan hasil rapat pleno. Kemarahan ratusan pendukung calon kepala desa semakin memuncak, saat mengetahui adanya penolakan oleh panitia kabupaten, karena calonnya pernah menjalani proses pidana. Padahal dari hasil proses seleksi administrasi oleh panitia desa calon yang didukungnya lolos dan bisa menjadi calon kepala desa yang sah.

Panitia pilkades tingkat kabupaten beranggapan, terdapat cacat adminitrasi oleh Atim Nalutomo calon kepala desa, karena pernah menjalani tindak pidana 2 kali berturut - turut, yang diduga melanggar adminitrasi pencalonan berdasarkan perbup nomor 25 tahun 2019. Para pendukung salah satu calon meminta agar calonya segera ditetapkan oleh panitia Pilkades Kabupaten karena mereka mengganggap tak ada pelanggaran administrasi yang dilakukan calonnya.

Tak terima hasil putusan ditolak oleh panitia Pilkades Kabupaten, sebanyak 29 panitia pilkades desa, akhirnya  mengundurkan diri.  Pengunduran diri mereka berasalan, karena takut terjadi konflik sehingga menyerahkan peristiwa tersebut ketingkat kabupaten. Kini adanya konflik dalam demokrasi tingkat desa ini, diserahkan ke panitia pilkades tingkat kabupaten untuk dirapatkan kembali. (red_ )

Berbagi :