Disdik Nganjuk Matangkan Strategi Pendidikan 2027, Fokus Pemerataan Guru dan Transformasi Digital

 

Nganjuk – Upaya pembenahan sektor pendidikan terus dipersiapkan menjelang 2027. Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) sebagai langkah menyusun arah kebijakan sekaligus mengevaluasi capaian dan kendala yang masih membayangi dunia pendidikan di daerah tersebut.

Forum yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan ini membedah sejumlah isu mendasar. Ketidakseimbangan fasilitas sekolah, pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang belum sepenuhnya akurat, hingga penguatan tata kelola Dana BOS menjadi perhatian utama. Seluruh persoalan itu dinilai perlu penanganan sistematis agar tidak berulang dalam perencanaan mendatang.

Selain persoalan fisik dan administrasi, kualitas sumber daya manusia pendidikan juga menjadi sorotan. Masih terdapat guru yang mengajar tidak sesuai latar belakang akademiknya, serta distribusi tenaga pendidik yang belum proporsional antar wilayah. Implementasi sekolah ramah anak pun dinilai memerlukan penguatan agar benar-benar menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Puguh Harnoto, menuturkan bahwa forum ini dirancang untuk merumuskan kebijakan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

“Forum ini menjadi sarana sosialisasi sekaligus menyerap masukan dari berbagai pihak. Dari permasalahan, tantangan, hingga peluang, semuanya kita rangkum untuk menentukan arah kebijakan 2027,” ujar Puguh Harnoto saat dikonfirmasi, Rabu (11/2/2026),” jelasnya.

Isu kesejahteraan guru PAUD dan pendidikan non formal turut disampaikan, termasuk masalah kekurangan guru dan status tenaga pengajar yang belum masuk dalam Dapodik. Karena itu, penataan ulang kebutuhan guru dan pengawas sekolah akan menjadi salah satu fokus prioritas, termasuk penyesuaian rasio siswa dan rombongan belajar.

Menyanggapi hal tersebut, Puguh menekankan bahwa menyediakan rasio kebutuhan guru dan pengawas menjadi bagian dari isu strategis 2027.

“Hampir semua satuan pendidikan saat ini mengalami kekurangan guru. Harapannya ke depan lebih seimbang antara jumlah siswa, rombongan belajar, dan tenaga pendidik,” jelasnya.

Di sisi lain, transformasi digital juga masuk dalam agenda strategis. Digitalisasi layanan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas administrasi, transparansi pengelolaan, sekaligus mendukung proses belajar mengajar yang lebih adaptif. Penguatan kurikulum, pelatihan berkelanjutan bagi guru, serta penyediaan pendamping bagi sekolah inklusif turut menjadi bagian dari rencana pembenahan.

Dari aspek anggaran, porsi belanja pendidikan di Kabupaten Nganjuk telah melampaui ketentuan minimal 20 persen APBD. Dengan total APBD sekitar Rp2,6–2,7 triliun, sektor pendidikan memperoleh alokasi sekitar Rp958 miliar. Namun, sebagian besar anggaran masih terserap untuk belanja pegawai.

“Secara regulasi minimal 20 persen. Kita sudah di atas itu. Namun memang belanja pegawai juga menyerap porsi yang cukup besar,” terangnya

Untuk pembangunan fisik, anggaran tahun 2025 mengalami pengurangan signifikan akibat kebijakan efisiensi, dari sebelumnya di atas Rp30 miliar menjadi sekitar Rp12 miliar. Kondisi tersebut membuat proyek infrastruktur berskala besar masih bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Melalui forum ini, Disdik Nganjuk menegaskan komitmennya membangun sistem pendidikan yang lebih merata dan inklusif. Beragam masukan dari OPD, DPRD, Dewan Pendidikan, kepala sekolah, pengawas, hingga tokoh masyarakat diharapkan mampu memperkaya rumusan kebijakan, sehingga pendidikan di Nganjuk semakin siap menghadapi tantangan tahun 2027 dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Jurnalis : Dewa Mahendra

Berbagi :